Seruan Boikot Pajak jadi Sinyal Perang untuk Pengemplang

JAKARTA - Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Nahdatul Ulama tentang moratorium membayar pajak merupakan ekspresi kekecewan terhadap lemahnya akuntabilitas pengelolaan pajak di Indonesia.  Ketua PBNU M Imam Azis menyatakan, rekomendasi itu mencerminkan penolakan NU terhadap para pengempelang pajak.

Menurutnya, seruan moratorium pembayaran pajak itu dimaksudkan agar pemerintah serius menggunakan dana pajak untuk memenuhi hak warga negara. "Pajak mesti diarakan untuk pendidikan, pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan layanan publik, yang lebih bermatabat," ujar Imam dalam dialog publik  bertajuk "Pajak dari Rakyat untuk Siapa?" yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR, Selasa (16/10).

Ditegaskannya, pemerintah harus mengambil langkah serius terkait skema pembelajaan dana pajak. Selain itu, katanya, perlu juga dilakukan efisiensi dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pajak. 

Imam menegaskan, pemerintah mesti memiliki road map yang jelas dan rencana terukur di bidang pajak. Disebutkannya, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 besaran kontribusi pajak mencapai 70 persen. Sementara tahun depan diperkirakan mencapai 80 persen.