Seruduk Gedung MA, ARB Pertanyakan Dugaan Pertemuan Novanto-Hatta
jpnn.com, JAKARTA - Puluhan orang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/8).
Mereka mempertanyakan adanya dugaan pertemuan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali beberapa waktu lalu. Apabila informasi itu benar, maka mereka menilai pertemuan tersebut sangat mencederai proses hukum.
Pasalnya, Novanto saat ini telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sementara Hatta merupakan pimpinan lembaga hukum yang menyidangkan kasus dugaan mega skandal korupsi tersebut.
"Kalau itu benar, sangat mencederai nilai independensi MA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hukum yang berkeadilan," ujar koordinator aksi Ade Imam dalam orasinya.
Ade menilai, pimpinan lembaga yudikatif harus mampu memberi contoh yang baik terhadap masyarakat dalam menegakkan supermasi hukum dan memberantas tindak kejahatan.
“Kami menyerukan agar MA tidak ragu memecat siapa saja oknum pejabat maupun hakim jika terindikasi melakukan konspirasi hukum dengan tersangka kasus korupsi e-KTP," ucap Ade.
Dalam aksinya massa juga menuntut agar hakim yang nantinya menyidangkan kasus Novanto bertindak adil sesuai hukum yang berlaku.(gir/jpnn)
Puluhan orang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Unjuk Rasa di Depan KPK, Massa PMII Kaltim Bawa 2 Isu Besar, Ada Soal Dana Karbon
- Pekerja Rokok Tembakau Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Kemenkes
- Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa Anti Perang di Melbourne Berakhir Bentrok
- Gegara Demo Mahasiswa Menuntut Jokowi Lengser, Bawaslu Kota Semarang Tunda Apel Siaga
- FSGI Sebut Anak STM Punya Hak Melakukan Demonstrasi, Jangan Ditangkapi
- Reza Rahadian hingga Bintang Emon Gabung Unjuk Rasa #KawalPutusanMK di Depan DPR