Server E-KTP di Medan Merdeka Utara, Bukan di Luar Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Setelah terhenti beberapa bulan karena kekurangan blangko, pemerintah akan melanjutkan proyek elektronik KTP (e-KTP). Rencananya, proyek bernilai triliunan rupiah itu akan dilanjutkan pada pertengahan November ini.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan tender ulang untuk memenuhi kekurangan blangko untuk mencetak e-KTP.
      
Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Komunikasi (Kapuspenkum) Kemendagri Dodi Riyadmadji kemarin (15/11). Saat dihubungi, Dodi mengatakan anggaran pemesanan blangko sudah ada.

Sejak awal bulan November tahun ini Kemendagri mengadakan tender pengadaan ulang sisa blangko yang kurang. Dia memperkirakan pertengahan bulan November pencetakan e-KTP kembali bisa berjalan. "Kemungkinan pencetakan akan selesai bulan Desember," paparnya.
      
Dari data yang dihimpun, jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP mencapai 18,7 juta jiwa. Saat kartu ini yang sudah dicetak jumlahnya 14,3 juta jiwa. Sedangkan sisanya yakni 4,4 juta jiwa belum bisa dicetak.
      
Menurut Dodi kekurangan blangko sebesar 4,4 juta jiwa itu jumlah yang kecil. "Sehingga bisa dipenuhi dengan cepat," tandasnya.
      
Selain kekurangan blangko, mandegnya proyek e-KTP disebabkan beberapa permasalahan. Salah satunya proyek itu kini sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga anti rasuah itu menemukan kualitas chip yang ada di kartu e-ktp tidak sesuai dengan spesifikasi. Chip dalam kartu e-KTP berkualitas rendah, namun harganya dicatat lebih mahal. Piranti canggih yang digunakan di e-KTP berjenis NXP abal-abal. Jenisnya NXP P3 size 8 kilobyte chip 3.
      
Validitas data e-KTP juga banyak bermasalah. Tidak sedikit pemilik e-KTP yang mengembalikan kartu itu lantaran data di dalamnya salah. Misalnya yang sudah menikah tapi ditulis belum menikah. Alamat juga banyak terdapat kesalahan.
      
Terakhir, dikabarkan server chip e-KTP ternyata berada di luar negeri. Kalau hal itu benar adanya, tentu satu hal yang sangat buruk. Sebab, data kependudukan seharusnya adalah rahasia negara.  
    
Dodi membantah kabar itu. Dia mengatakan setelah mendapatkan kabar itu pihaknya langsung bertanya pada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

"Sudah saya tanyakan ke Dirjen ternyata servernya di Jalan Medan Merdeka Utara (lokasi gedung pusat kemendagri, red), bukan di luar negeri," paparnya. (aph)