Sesaat Tiba di Lombok, Jokowi Menggunakan Helikopter TNI AU

jpnn.com, LOMBOK - Presiden Joko Widodo bertolak menuju Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Senin (13/8) siang.

"Keberangkatan Presiden Ketujuh RI ke Provinsi NTB, untuk meninjau posko pengungsian gempa Lombok yang terjadi pada 5 Agustus lalu," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, pukul 16.08 WITA, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Daerah itu paling terdampak gempa karena berdekatan dengan pusat lindu.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga hari ini menyebutkan 436 orang meninggal dunia akibat gempa bumi 7 SR. Korban meninggal dunia tersebar di Kabupaten Lombok Utara 374 orang, Lombok Barat 37 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Timur 12 orang, Lombok Tengah 2 orang dan Kota Lombok 2 orang.

Sementara itu, korban luka-luka tercatat 1.353 orang, dengan rincian 783 orang luka berat dan 570 orang luka ringan. Korban luka-luka paling banyak terdapat di Lombok Utara sebanyak 640 orang.

Berdasarkan data dari Posko Tanggap Gempa Lombok hingga Senin ini, tercatat ada 352.736 pengungsi. Sebaran pengungsi terdapat di Kabupaten Lombok Utara 137.182 orang, Lombok Barat 118.818 orang, Lombok Timur 78.368 orang, dan Kota Mataram 18.368 orang.

Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat kerusakan fisik yang meliputi 67.875 unit rumah rusak, 606 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit mushola rusak, dan 20 unit perkantoran rusak. Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 5,04 trilun.

Di Kabupaten Lombok Utara Presiden akan meninjau dapur umum, trauma healing, posko pengungsian korban bencana dan rumah sakit lapangan. Presiden juga akan menyerahkan bantuan secara langsung kepada para korban.