Sesalkan Pernyataan Menko Soal Papua
jpnn.com - TIMIKA - Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM DPR Papua, Wilhelmus Pigai menyesalkan keluarnya sebuah pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pernyataan itu dianggap bikin gaduh. Menurut Wilhelmus, Luhut menyatakan agar orang Papua yang terlibat dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) segera meninggalkan Indonesia. "Itu tidak pantas dan melukai hati rakyat Papua. Pernyataan Menkopolhukam telah mencoreng harga diri orang Papua yang sudah sekian puluh tahun menjadi bagian dari Negara ini,” tegas Wilhelmus, seperti dikutip dari Radar Timika, Senin (29/2).
Wilhelmus mengatakan pernyataan tersebut membuktikan adanya oknum pejabat Indonesia yang selama ini tidak menganggap rakyat Papua sebagai bagian dari NKRI. Mestinya, seorang mantan Jenderal lebih menjaga kekompakan dan persatuan Negara. “Statement seperti ini membuat warga Papua menjadi gaduh, dan sangat tidak pantas dilontarkan oleh seorang mantan Jenderal TNI,” tandasnya.
Menurut dia, ULMWP merupakan refresentasi orang Papua dalam organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) atau perkumpulan negara-negara Melanesia. Sedangkan masyarakat Papua tak dibantahkan bahwa mereka adalah bagian dari ras Melanesia.
Wilhelmus meminta Presiden Joko Widodo agar segera mengevaluasi kinerja Menkopolhukam yang telah menimbulkan kegaduhan dan menyakiti hati rakyat Papua. Jika perlu yang bersangkutan dicopot dari jabatannya. “Menurut saya, seorang Menteri tidak layak mengatakan seperti begitu. Pernyataan yang dikeluarkan sangat mengganggu rakyat Indonesia di Papua yang sudah sekian puluh tahun menjadi bagian dari NKRI,” tegasnya. (mix/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Video Syur Oknum Guru & Siswi MAN Gorontalo, Jejak Puan Bela Kepentingan Korban
- Besok Pengumuman Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Tercecer & Lulusan PPG, Sabar ya
- Polisi Sudah Tahu Pelaku yang Membubarkan Paksa Diskusi di Kemang
- Diskusi di Kemang Dibubarkan Paksa, Komnas HAM Angkat Bicara
- LRT Jakarta Velodrome-Rawamangun Diuji Coba 30 September
- Potensi Pendaftaran PPPK 2024 Terganggu Data Honorer Non-Database BKN