Sesditjen Bina Pemdes Berharap Pelayanan Publik di Desa Lebih Optimal Pasca-Pelatihan P3PD
jpnn.com - MATARAM- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Bina Pemdes Kemendagri) Paudah berharap pasca-pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pelayanan publik di desa dapat lebih optimal.
Paudah mengatakan hal tersebut saat menutup Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Program Penguatan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Jumat (28/10) malam.
Pelatihan di NTB sebanyak 6 angkatan, berlangsung sejak 20 September - 28 Oktober 2023, diikuti 896 desa dengan jumlah peserta mencapai 3.510 dari 3.574 atau 97 persen.
"Setelah pelatihan ini diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan pelayanan publik lebih optimal kepada masyarakat di desa," kata Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah.
Paudah menjelaskan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal, aparatur desa diberi berbagai materi selama pelatihan P3PD.
Beberapa materi yang diberikan meliputi, yakni materi tentang perencanaan pembangunan desa, materi tentang pengelolaan keuangan desa, materi kerjasama desa, materi produk penyusunan peraturan desa, hingga materi mengenai kewirausahaan, dan kepemimpinan.
Materi kewirausahaan diberikan secara khusus supaya pemerintah desa mampu meningkatkan pengetahuan mengenai kewirausahaan.
Harapannya, makin banyak usaha di desa, salah satunya meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah menjelaskan aparatur desa diberi berbagai materi selama pelatihan P3PD.
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
- Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Irigasi di Daerah untuk Swasembada Pangan