Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono Apresiasi Diponegoro Law Fair 2018

jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sangat mengapresiasi kegiatan Diponegoro Law Fair 2018 (DLF 2018) bertema 'Hukum, Moralitas dan Kekuasaan' hasil kerjasama MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) yang digelar di Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2018.

Berbagai kegiatan dalam DLF 2018 yang diikuti sekitar 24 perguruan tinggi negeri dan swasta perwakilan beberapa provinsi yakni Seminar Nasional, lomba Debat Internal, Debat Nasional, Contract Drafting dan Legislative Drafting, menurut Ma'ruf Cahyono sangat luarbiasa bermanfaat.

"Atas nama Pimpinan MPR, saya berterima kasih kepada FH Undip. Sebab, dengan kegiatan tersebut secara langsung atau tak langsung membantu tugas-tugas MPR yang diamanahkan UU MD3 antara lain terkait pengkajian terhadap ketatanegaraan, melakukan pengkajian konstitusi, menyerap aspirasi masyarakat dan sekaligus melakukan pendidikan konstitusi serta politik kepada masyarkat," katanya.

Diungkapkan Ma'ruf, kegiatan tersebut semakin luarbiasa dan akan berdampak bagus karena dilakukan di momen tepat untuk pemuda Indonesia yakni Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.

"Di hari itu, generasi muda diajak untuk betul-betul berkarya sesuatu yang penting dan fundamental terkait tugas-tugas MPR," ucapnya.

Dalam proses berjalannya kegiatan terutama saat lomba, terlihat luarbiasanya kemampuan intelektualitas para peserta, yang intinya mampu memberikan kontribusi dalam bentuk analisa dan wacana berpikir mengembangkan konsepsinya untuk kepentingan memberikan masukan terkait dengan implementasi nilai-nilai moral, implementasi hukum dan Kekuasaan.

"Kita saksikan bersama tadi betapa anak-anak muda ini mampu mengembara di alam pemikiran yang sangat filosofis dibidang hukum, politik bahkan sosiologis," imbuhnya.

Para anak muda itu, lanjut Ma'ruf, bisa menangkap ada kesenjangan terkait moral, hukum dan kekuasaan yang sangat saling terkait di Indonesia . Keterkaitannya adalah hukum harus berlandaskan moral dan kekuasaan harus berlandaskan hukum.