Sesuai Perintah KUHAP, Polda Metro Wajib Hentikan Kasus Firli
![Sesuai Perintah KUHAP, Polda Metro Wajib Hentikan Kasus Firli](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/02/09/ketua-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-firli-bahuri-antarame-fdqe.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya harus menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, karena penyidik dinilai gagal melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan (P21).
Penilaian itu diungkapkan oleh Ian Iskandar, kuasa hukum Firli Bahuri, menanggapi pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang berjanji akan menuntaskan dua kasus yang melibatkan Firli Bahuri.
“Berkas perkara Pak Firli sudah empat kali dikembalikan jaksa ke PMJ (Polda Metro Jaya, karena dinilai jaksa belum memenuhi syarat materiil,” kata Ian Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1)
Menurut jaksa, kata Ian, penyidik PMJ harus memeriksa sekurang-kurangnya dua saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri peristiwa hukumnya.
Padahal, dalam berkas perkara yang diserahkan ke Kejaksaan, penyidik sudah meminta keterangan 123 orang saksi.
Namun, dari 123 saksi itu belum satu saksi pun yang dinilai Jaksa memenuhi syarat sebagai saksi.
“Ini dapat dimaknai bahwa penyidik tidak mampu memenuhi alat bukti keterangan saksi, karena saksi yang telah dijadikan saksi dalam berkas perkara tidak masuk dalam syarat dan kriteria sebagai saksi,” ujar Ian Iskandar.
Itu sebabnya, kata dia, berkas perkara Firli Bahuri sampai sekarang belum lengkap diserahkan ke Kejaksaan (P21).
Penyidik Polda Metro Jaya diminta untuk segera menghentikan kasus Firli Bahuri sesuai dengan perintah KUHAP.
- Ini Kode yang Dipakai Pelaku Agar Bisa Ikut Pesta Seks Sesama Jenis di Jaksel, Oalah
- Info Terkini dari Kombes Ade Soal Kasus Pesta Seks Sesama Jenis di Jakarta Selatan
- Eks Kasat Reskrim Polres Jaksel Bakal Dipecat? Propam Periksa AKBP Gogo
- AKBP Bintoro Ditahan Propam Polda Metro Jaya
- Eks Kasatreskrim Polres Jaksel Dilaporkan Atas Dugaan Pemerasan
- Ahli Hukum Kritik Munculnya 2 Pasal di RUU KUHAP, Bisa Ganggu Penegakan Hukum