Sesumbar Fadli Zon: Debat Melawan Jokowi Terlalu Mudah
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan sejumlah tema debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Debat digelar lima kali. Pertama, 17 Januari 2019.
Kemudian, 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret, dan 13 April. Semua debat digelar di Jakarta. Debat pertama mengangkat isu hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi dan terorisme.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi. Dia menilai tentu akan lebih mudah memenangkan debat. Sebab, jika melihat dari janji politik pemerintahan sekarang, maka akan mudah meng-counter segala sesuatunya.
“Mana yang terealisasi, mana yang tidak, mana yang kontradiksi, saya kira terlalu mudah untuk meng-counter segala sesuatu,” ungkap Fadli di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/12).
Menurut Fadli, tema yang dipilih seperti korupsi, HAM dan teroris, itu cukup aktual. Dia menjelaskan, korupsi masih menjadi masalah di Indonesia. Dia menegaskan, pemerintahan sekarang ini tidak berhasil memberantas korupsi. Bahkan, korupsi tetap marak terjadi.
“Dari sisi persepsi indeks korupsi, tetap kita berada di jajaran negara-negara yang tidak terlalu banyak berubah,” katanya.
Soal terorisme, Fadli berujar, lebih kasuistis. Ia menegaskan, di negara-negara lain, terorisme menjadi ancaman. Tapi, tidak demikian di Indonesia. Yang paling penting di Indonesia adalah kesejahteraan. “Begitu ada kesejahteraan, masyarakat adil makmur, saya kira tidak ada terorisme,” ujarnya.
Lebih lanjut banyak persoalan HAM yang terjadi di Indonesia. Dia mengingatkan, HAM harus dilihat dari sisi yang lebih utuh. Tidak hanya hak sipil dan politik, yang paling parah ekonomi dan sosial. Kemudian, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, berserikat dan berkumpul.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan sejumlah tema debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto