Setahun Anggota DPRD Bontang 172 Hari ke Luar Daerah

Karena itu, menurut Arifin, jangan heran jika sejumlah persoalan klasik masih saja ditanggung masyarakat Bontang. Misalnya banjir di beberapa kawasan, air bersih tak bisa menjangkau semua lapisan, pemerataan kesempatan berusaha yang berpihak pada kelompok tertentu dan persoalan-persoalan lainnya.

“Kita sering dengar, rapat panitia anggaran saja, wakil kita harus rombongan ke Jakarta. Alasannya ketemu pejabat terkait di pusat. Ini ‘kan alasan yang dicari-cari,” katanya.

Bukankah, menurut Arifin, lebih efisien pejabat pusatnya saja yang diundang ke Bontang. “Kalau keseringan rapat di luar daerah, lalu buat apa bikin gedung DPRD yang megah hampir Rp 100 miliar, belum lagi bayar BBM untuk gensetnya. Mubazir  kalau kantornya tak dipakai,” kata Arifin.

Di sisi lain ia mendesak agar pimpinan partai memberi teguran pada kadernya yang terlalu sering keluar daerah ketimbang menyerap aspirasi masyarakat. Hal yang sama juga semestinya dilakukan pimpinan di DPRD, yakni lebih selektif memberi disposisi kepada anggota DPRD yang ingin ke luar daerah. Meski sejujurnya, kata Arifin yang terakhir ini sulit diterapkan karena soal kunjungan kerja ke luar daerah sudah menjadi lingkaran di DPRD.