Setahun Jokowi - Kiai Ma'ruf, Ini Masalah yang Tak Kunjung Diperbaiki
Menurut dia, hal itu bisa dilihat dari masyarakat kecil yang kritis banyak ditangkap. Bahkan, kata dia, tokoh-tokoh yang kritis juga banyak yang dilaporkan dan ditangkap. "Demokrasi mengalami kemunduran. Dan yang terkonsolidasi itu bukan demokrasi, tetapi Oligarki dan politik dinasti," ungkap Ujang.
Karena itu, Ujang menyarankan jangan membunuh hukum untuk kepentingan kekuasaan. Dia menegaskan tegakkan hukum untuk membangun bangsa dan negara.
"Dan berdemokrasi tanpa penegakkan hukum yang jelas, maka akan menjadi demokrasi kriminal," katanya.
Dia mengingatkan untuk menjalankan demokrasi secara substantif. Bukan demokrasi prosedural dan kriminal.
Saat ditanya apakah perlu adanya reshuffle kabinet, Ujang menyatakan bahwa perombakan itu merupakan suatu keniscayaan.
"Perlu, tetapi sepertinya isu reshuffle tertutup oleh penolakan UU Cipta Kerja. Reshuffle itu keniscayaan, untuk mengganti menteri-menteri yang kinerjanya jeblok. Kalau kinerja menteri melempem, lalu dibiarkan, lalu apa kata rakyat dan dunia," ungkap Ujang. (boy/jpnn)
Penegakan hukum dan demokrasi masih menjadi persoalan sepanjang setahun perjalanan pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf.
Redaktur & Reporter : Boy
- Margarito Kamis Tekankan Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Bea Cukai dan Pemda Bersinergi Menegakkan Hukum di Bidang Cukai Lewat Kegiatan Ini
- Raja Juli Temui Kapolri Bahas Penegakan Hukum Kehutanan
- Prabowo dan Jokowi Bertemu di Surakarta, Lalu Makan ke Angkringan
- Akbar Yanuar