Setahun, Kejari Cuma Tangani Tiga Perkara Korupsi

Marcos mengaku, pihaknya tak bisa memberikan masukan kepada pihak Kejagung seperti merekomendasikan agar personel atau pimpinan di Kejari Medan untuk diperbaharui. Sebab, mereka hanya bisa menyampaikan data saja. “Hak memutuskan dari Kejagung,” kata Marcos lagi.

Namun Marcos tak mau bila Kejari Medan disebut "minim prestasi". Marcos berasalan karena Kejari di Sumut selama ini kekurangan personel. "Sebenarnya sebagian besar masalah yang terjadi di Kejari di Sumut adalah kekurangan personel. Kalau urusan kelayakan, itu urusan pimpinan pusat. Sebab idealnya, satu orang jaksa mempunyai dua orang pegawai," urainya sembari mengatakan di Sumut terdapat 22 Kejari.

Menurut Marcos, dalam rapat kerja akhir tahun kemarin, pimpinan Kejati Sumut telah menekankan kepada semua Kejari di Sumut untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan tipikor.

"Memang ketika tahun 2005 silam,  Kejagung pernah membuat program 5-3-1. Dalam program itu per tahun Kejaksaan setingkat Kejati harus bisa menangani minimal lima perkara tipikor, Kejari Klas A minimal tiga perkara dan Kejari Klas B (daerah) minimal satu perkara,” papar Marcos.