Setahun Pemerintahan Jokowi, Ada Saran soal Manajemen Komunikasi

"Jadi jubir itu di bawah unit ini, dan unit manajemen komunikasi ini langsung di bawah presiden, tidak boleh langsung di bawah Kantor Staf Presiden, misalnya," cetus Emrus.

Dari kacamata akademis, kata Emrus, penanggung jawab komunikasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan puncak tanpa  mediator atau jenjang birokrasi. "Karena kalau melalui mediator bisa (terjadi) distorsi informasi. Jadi harus di bawah presiden langsung," katanya.

Dalam pandangan Emrus, selama ini pejabat pemerintah di bidang komunikasi pemerintah baru bereaksi ketika ada isu yang tak produktif. Akibatnya, pejabat pemerintah yang menangani komunukasi lebih mirip pemadam kebakaran.

"Komunikasi harus di-manage,  misalnya dapat dilakukan tindakan antisipatif dengan lebih dulu meyampaikan ke publik sehingga terjadi imunisasi komunikasi," katanya.

Dengan konsep dan teori komunikasi yang ada, Emrus menyebut persoalan hoaks bisa diprediksi. Selain itu, pemerintah juga akan mampu memprediksi pembuat dan penyebarnya. 

"Dengan menggunakan teori komunikasi, bisa  memprediksi hoaks, bahkan kemungkinan siapa di belakang yang  memproduksi hoaks tersebut. Jadi,  bisa diprediksi dan dijelaskan lebih awal," ungkap Emrus.(boy/jpnn)