Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Dapat Nilai Nol Untuk Program Ini

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah menginjak usia setahun. Tentu banyak program yang sudah dicanangkan. Meski demikian, Satgas Perlindungan Anak menilai, belum ada program pemerintah yang sistematis untuk membangun sistem perlindungan anak sampai ke tingkat bawah.
“Dari aspek pencegahan dan pemenuhan kebutuhan anak, belum terlihat program yang sistematis dari pemerintah sampai ke tingkat kelurahan atau RT/RW untuk membangun sistem perlindungan anak,” kata Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) Muhammad Ihsan dalam pesan singkat, Selasa (20/10).
Menurut Ihsan, tidak adanya sistem perlindungan anak hingga ke tingkat RT/RW menyebabkan stakeholder di masyarakat belum maksimal untuk melakukan pencegahan kekerasan dan penelantaran terhadap anak.
Ihsan yakin pemerintah memiliki banyak program terkait perlindungan anak. Meski demikian, program itu tidak terlihat oleh publik. Salah satu penyebabnya adalah kurang sosialisasi.
Karenanya, Ihsan menyarankan, kementerian dan lembaga terkait perlindungan anak untuk melaporkan program dan kegiatan mereka selama setahun pemerintahan Jokowi-JK.
“Agar bisa jadi bahan publik untuk mengukur kinerja pemerintah Jokowi dalam perlindungan anak,” ungkap Ihsan.(gil/jpnn)
JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah menginjak usia setahun. Tentu banyak program yang sudah dicanangkan. Meski demikian, Satgas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan
- Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahim Akbar Ormas Islam
- Modena Pure Hub Dukung Gerakan Refill & Daur Ulang Plastik di CFD Sudirman
- Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya
- 60 Influencer Terpilih Jadi Penebar Kebaikan Hijab Tiebymin
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri