Setahun Taliban Berkuasa di Afghanistan, Indonesia Tetap Ogah Beri Pengakuan

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia masih tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, meskipun memiliki misi bantuan kemanusiaan di negara itu.

Faizasyah menjelaskan bahwa misi tersebut selain menjalankan kerja kemanusiaan, juga secara terus menerus memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah pusat di Jakarta terkait berbagai perkembangan yang perlu dicermati di Afghanistan selama negara itu berada di bawah pemerintahan Taliban.

“Sejauh ini kebijakan Indonesia belum banyak berubah,” kata dia dalam konferensi pers secara daring pada Kamis, ketika menjawab pertanyaan mengenai posisi Indonesia terhadap Afghanistan setelah setahun negara itu diambil alih oleh Taliban.

Terkait posisi Indonesia, Faizasyah kembali menekankan bahwa Indonesia telah menetapkan sejumlah parameter yang menjadi rujukan untuk melihat pelaksanaan pengelolaan suatu negara atau pemerintahan yang dilakukan Taliban.

Parameter yang dimaksud termasuk pembentukan pemerintahan yang inklusif yang melibatkan semua elemen masyarakat, penghormatan pada hak asasi manusia termasuk kelompok minoritas dan perempuan, serta tidak menjadikan wilayah Afghanistan sebagai tempat pertumbuhan aktivitas terorisme.

“Dalam setahun ini, memang kita belum bisa memberikan suatu penilaian adanya kemajuan yang signifikan atas ketiga parameter tersebut, sehingga masih diperlukan waktu untuk kita mengubah posisi yang sudah kita garisbawahi sejak setahun lalu, dan memberikan suatu pengakuan khusus bagi perkembangan di Afghanistan,” kata Faizasyah.

Dalam menandai satu tahun Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2022, para anggotanya mengadakan perayaan kecil dengan berkumpul dan melambaikan bendera-bendera kelompok itu yang berwarna hitam putih.

Setahun lalu, mereka melakukan pawai di Ibu Kota Kabul setelah membukukan serangkaian kemenangan besar di medan pertempuran.