Setara Institute Dorong Pembangunan Inklusif di Daerah, Rilis Alat Kebijakan untuk Susun RPJMD

Menurut Azeem, sebuah perencanaan pembangunan inklusif bisa diukur dengan indikator berikut, yakni, pertama adalah rekognisi, yang berarti RPJMD memberikan pengakuan terhadap subjek, hak asal-usul yang melekat, eksistensi perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya.

Kedua adalah resiliensi, yang berarti RPJMD dirancang untuk dapat meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat untuk bertahan, beradaptasi terhadap kondisi-kondisi krisis tertentu dan mampu mengatasi tekanan atau tantangan tersebut, termasuk menyediakan mitigasi konflik sosial, sistem peringatan dini, dan respons dini pada kondisi ketahanan masyarakat.

Ketiga adalah partisipasi, yang berarti RPJMD disusun dengan melibatkan dan menciptakan kemampuan dan kesempatan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pekerjaan, pendidikan, politik, dan pemerintahan. 

Keempat adalah akomodasi, yang berarti RPJMD dapat memastikan dan menjamin keterhubungan dan keterjangkauan layanan dan/atau informasi bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. 

"Selain menyediakan standar RPJMD yang inklusif, alat kebijakan atau policy tools yang dirancang Setara Institute juga memuat agenda rencana aksi strategis yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah untuk memastikan keterpenuhan hak-hek kelompok rentan, utamanya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat," papar Azeem. 

Alat kebijakan ini, lanjut dia, juga menyediakan check list untuk mendiagnosis kualitas adopsi inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan.(ray/jpnn)