Setara Institute: Inklusi Sosial Bisa jadi Mantra Pembangunan yang Dapat Mendorong Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - SETARA Institute meluncurkan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) 2024 untuk menyambut kinerja kepemimpinan nasional baru.

Peluncuran yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025) itu ditandai dengan pemberian penghargaan kepada 24 kepala daerah peduli inklusi sosial.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani yang juga dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, dan Dwi Rahayu dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta 24 kepala daerah atau yang mewakili dari 22 kota dan 2 kabupaten di seluruh Indonesia.

Menurut Halili, inklusi sosial adalah sebuah proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat. 

"Inklusi sosial telah menjadi mantra pembangunan yang diyakini dapat mendorong keadilan bagi semua, baik pada proses pembangunan maupun pada capaian/aspirasi pembagunan yang ditetapkan," jelasnya. 

Untuk mendukung agenda pembangunan inklusi sosial guna mencapaian visi Indonesia 2045, Setara Institute yang didukung oleh Kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia melalui Program INKLUSI, melakukan studi dan pengukuran untuk menyediakan pengetahuan status pembangunan inklusi sosial di Indonesia, sebagai instrumen monitoring, baseline, dan alat ukur kinerja bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam memastikan pengutamaan inklusi sosial sebagai kondisi yang hendak dicapai.

Penyusunan IISI ditujukan untuk mendorong dan mengawal adopsi inklusi sosial dalam perumusan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sekaligus memastikan agenda pembangunan yang inklusif, dengan memastikan keterpenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama dan kepercayaan, serta masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.

Metodologi