Setelah Berkata Seperti Itu, Sri Mulyani Dapat Tepuk Tangan Meriah saat Paripurna DPR

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menganggap Kompleks DPR, Senayan, Jakarta seperti kantor kedua baginya selaku bendahara umum negara dalam membahas keuangan negara.
SMI mengungkap hal tersebut saat Sidang Paripurna DPR beragenda Tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).
Sebelumnya, mantan petinggi Bank Dunia yang karib disapa Ani itu memberi selamat kepada DPR RI yang ulang tahun ke 75 pada Sabtu 29 Agustus 2020.
Menurut Ani, 75 tahun merupakan usia yang relatif panjang dalam menjaga kepercayaan rakyat, mewakili aspirasi masyarakat, sebagai perwujudan demokrasi Indonesia yang bersih dan modern.
“Kompleks DPR Senayan, terasa seperti kantor kedua saya sebagai bendaraha umum negara dalam menyusun dan membahas berbagai kebijakan di bidang keuangan negara,” kata Ani disambut tepuk tangan meriah anggota DPR peserta paripurna.
Ani menjelaskan, DPR sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintah dalam penyusunan regulasi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, telah menjalin kolaborasi yang sangat baik.
Setiap kebijakan harus selalu mengdapat penguatan kualitas yang merepresentasikan kepentigan dan aspirasi rakyat.
Kontrol DPR merupakan perwujudan demokrasi Pancasila yang merupakan amanat dari para pendiri bangsa.
Sri Mulyani juga memuji Puan Maharani yang merupakan perempuan pertama menjadi ketua DPR.
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Penjelasan Sri Mulyani soal Sumber Pembiayaan Program 3 Juta Rumah, Ternyata
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik