Setelah Ganjil-Genap, Jokowi Fokus ERP

Tahapan penanganan kemacetan sejak lama yakni penerapan ganjil dan genap dan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Juga dengan pembangunan transportasi massal berbasis rel yaitu MRT dan monorel.

Jokowi yakin kebijakan pembatasan peredaran kendaraan melalui pengaturan plat nomor ganjil genap bisa diterapkan di Jakarta. Karena sudah ada kajian, perencanaan dan pembahasan panjang. Kalau semua pihak sudah sepakat maka akan langsung dilaksanakan.

Dia menegaskan pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor tersebut tidak akan merugikan masyarakat. Justru, akan terjadi interaksi antara masyarakat yang lebih intens lagi. “Peraturannya kan tidak membatasi total, iya kan. Kan hanya itu, hanya pengaturannya saja. Bisa naik transportasi umum, atau bisa saling sms atau telepon dengan teman dan saudaranya untuk numpang. Itu yang akan terjadi,” imbuhnya.

Sementara itu, di kalangan DPRD DKI justru beredar kabar bahwa kebijakan tersebut disinyalir sebagai titipan dari perusahaan penjual mobil pribadi. Diduga sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI menerima untuk mewacanakan kebijakan tersebut. Konsep pembatasan peredaran kendaraan pribadi berplat nomor ganjil genap, dipastikan mendukung upaya peningkatan penjualan kendaraan pribadi.