Setelah Kejadian Manokwari, Amnesty Minta Jokowi Prioritaskan Penegakan HAM

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat berharap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi melakukan politik putar balik setelah munculnya kejadian kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8).

Papang berharap, Jokowi mengubah haluan politik dari isu pembangunan ke penegakan HAM. Menurut dia, kerusuhan di Manokwari itu erat kaitannya dengan isu rasial yang masih diterima warga Papua.

BACA JUGA: WN Malaysia Pembawa 15 Kg Sabu-sabu Divonis Hukuman Mati

"Saya berharap pemerintah sekarang melakukan balik arah. Politik balik arah. Di mana fokus terhadap penegakan HAM menjadi prioritas," kata Papang ditemui di kantor Kontras, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Sebagai langkah awal, Papang telah melihat upaya Jokowi untuk menegakkan HAM, terutama menuntaskan akar masalah kerusuhan di Manokwari. Jokowi mau mendengarkan keluhan langsung warga Papua setelah kerusuhan terjadi.

"Dia betul, ketika ke Papua, mendengarkan orang Papua, hatinya tergerak. Urusan HAM Papua diharapkan jadi prioritas," ucap dia.

Namun, Papang menilai, ambisi Jokowi masih terasa besar meninggalkan warisan politik untuk dikenang sebagai Presiden yang berhasil memindahkan ibu kota negara.

BACA JUGA: Jokowi Kepada Pace, Mace, dan Mama di Papua: Saya Memahami Perasaan Kalian