Setelah Kejadian Manokwari, Amnesty Minta Jokowi Prioritaskan Penegakan HAM
Selasa, 20 Agustus 2019 – 20:45 WIB

Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat. Foto: Aristo Setiawan/jpnn
Hal itu tercermin dalam pidato kenegaraan Jokowi saat sidang tahunan MPR, pada 16 Agustus 2019. Di akhir pidatonya, Jokowi menekankan isu pemindahan ibu kota dan tidak mencantumkan penegakkan HAM.
"Presiden jauh lebih berambisi meninggalkan namanya sebagai presiden atau orang yang berhasil memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jakarta," terang dia.(mg10/jpnn)
Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat berharap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi melakukan politik putar balik setelah munculnya kejadian kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8).
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Jokowi Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Sultan HB X di Klaten
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Guntur Romli Colek KPK-Kejagung
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Prabowo dan Jokowi Bertemu di Surakarta, Lalu Makan ke Angkringan
- Akbar Yanuar