Setelah Merapi, Jogja Dihantam Monarki

Sikap PKS sendiri menurut Anis sepakat dengan penetapan gubernur. Kata dia, penetapan gubernur merupakan hak sejarah bagi masyarakat Yogyakarta sebagai bentuk keistimewaannya yang harus diakui. "Kita dari awal pro penetapan, alasannya itu hak sejarah bagi Yogyakarta. Kalau anda memberi keistimewaan ke Aceh, DKI, Papua, kenapa wilayah yang pernah menjadi ibukota negara tidak diberikan hak serupa? Itu hak sejarah Yogya, dan harus diakui," pungkasnya.

Sementara, rencana sidang kabinet membahas RUU DIY yang direncanakan Rabu (1/12), ternyata batal. Namun, menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri, Reydonnyzar Moenek, sidang kabinet bukan batal, tapi memang tidak ada agenda resmi. Sidang kabinet yang disusul dengan penjelasan resmi pihak Istana mengenai polemik kasus ini, baru akan digelar Kamis (2/12). "Hari ini tidak ada jadwal sidang kabinet. Jadi bukan ditunda, tapi karena memang jadwalnya Kamis," ujar Donny, panggilan Reydonnyzar di kantornya, Rabu (1/12).

Dijelaskan, rapat kabinet terbatas Kamis (2/12) akan membahas secara komprehensif RUU DIY, dengan memperhatikan seluruh aspek dan stakeholders terkait. Begitu sudah matang di sidang terbatas, RUU DIY segera disampaikan ke DPR.

"DPR pun akan menindaklanjutinya dengan uji publik," terangnya.

Mengenai materi RUU DIY, Donny menyebutkan, ada tujuh keistimewaan Yogyakarta yang dirumuskan di RUU itu. Pertama, masalah kewenangan, terkait kelembagaan pemda. Kedua, parardya. suatu lembaga yang terdiri dari Sri Sultan HB dan Paku Alam (PA) sebagai simbol, pelindung, dan penjaga budaya, pengayom dan pemersatu. Ketiga, badan hukum kebudayaan, diantaranya Sri Sultan HB memiliki hak milik atas sultanaat, grond. "Dan PA hak milik atas pakualamanaat grond.