Setelah Merapi, Jogja Dihantam Monarki

Empat, pertanahan dan penataan ruang, dimana masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkanya sesuai ketentuan per-UU. Lima, struktur pemda, dimana pemprov dipimpin oleh gubernur dan dibantu wakil gubernur. Enam, menyangkut masa transisi, adanya peran Sri Sultan HB dan PA dalam persiapan pemberlakuan UU DIY. "Jadi diberi peran," ujar Donny, yang memberikan keterangan dengan penuh hati-hati. Dia pun enggan memerinci lebih detil keenam keistimewaan Yogyakarta itu. "Tinggal satu yang belum disepakati, yakni masalah mekanisme pengisian kursi gubernur," terangnya. (awa/sam/jpnn)