Setelah Nazaruddin, Tunggu Giliran yang Lain

JAKARTA - Praktek berburu rente oleh partai politik nyaris terjadi di semua partai. Kalaupun saat ini isu ini terkesan hanya menyangkut Partai Demokrat, hal ini karena posisi partai itu yang seksi sebagai partai pemenang pemilu dan dekat dengan istana. Dampaknya, kader-kader Partai Demokrat termasuk bendahara umumnya mendapatkan berbagai kemudahan.

“Nazaruddin hanyalah tumbal dari betapa buruknya dan korupnya sistem pendanaan partai. Dulu di era Orde Baru, TNI yang berkuasa, kini giliran partai politik yang memainkan peran itu. Partai kini menjadi proksi bagi pemilik dana,” kata pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muchtadi, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (26/5).

Dikatakannya, selama sistem pendanaan ini tidak diperbaiki maka akan bermunculan Nazaruddin-Nazaruddin lainnya dari partai lainnya juga. Sebab jika sistem pendanaan partai tidak diperbaiki, misalnya dengan mengeluarkan UU tersendiri maka reformasi partai tidak akan berjalan.

Karena itu dia mengusulkan agar subsidi kepada partai diperbesar. Itu lebih baik daripada membiarkan partai bermain proyek seperti yang terjadi saat ini. Partai lainnya adalah pemain lama, sehingga bisa lebih rapi, sementara PD adalah pemain baru.