Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya

Banyak urusan pembangunan di daerah yang menjadi domain presiden atau pemerintah pusat.

“Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan himbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” ujar Sultan.

Sehingga, kata Sultan, pemerintah pusat tentunya membutuhkan seorang wakil yang representatif dan legitimated di daerah, yakni Gubernur yang memahami dan siap mendukung serta mengontrol jalannya pemerintahan di daerah.

“Dengan sistem pemilihan gubernur secara tidak langsung, akan menjadikan proses demokrasi lokal kita menjadi lebih efisien dan sederhana. Selain itu, hal itu akan memperkuat penerapan prinsip good governance dalam sistem presidensial,” ujar Sultan.

Sultan menilai pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden menjadi catatan sejarah yang patut kita apresiasi. Kita bisa melihat adanya suasana kebatinan dan energi politik yang sama antara presiden dan para kepala daerah.

"Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sacral,” saya sendiri ikut langsung mendampingi presiden menyalami ribuan orang baik kepala daerah itu sendiri maupun pendamping dan keluarga ungkap Senator asal Bengkulu itu.

Ketika ditanya terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menerangkan bahwa hal itulah yang dapat menjadi kajian kita bersama baik akademisi, partai politik, pemerintah, masyarakat dan lain-lainnya.

Beberapa mekanisme misalnya dapat dilakukan secara berjenjang, yakni melalui proses rekrutmen dan fit and proper test beberapa bakal calon di DPRD provinsi dan kemudian nama-nama tersebut diusulkan ke Presiden untuk ditetapkan dua nama menjadi Gubernur wakil gubernur.