Setelah Sentil Jokowi, PKS Sindir Gubernur Jawa Tengah, Awas Tsunami PHK

Setelah Sentil Jokowi, PKS Sindir Gubernur Jawa Tengah, Awas Tsunami PHK
Wakil Kepala Bidang Ketenagakerjaan (Wakabidnaker) DPP PKS Indra (kiri) di kantor parpolnya, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7). Aristo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Kepala Bidang Ketenagakerjaan (Wakabidnaker) DPP PKS Indra menyindir sebuah deerah di Pulau Jawa yang memiliki upah di bawah dua juta.

Dia mengatakan itu saat menjadi pembicara di acara berjudul Hattrick Penderitaan Buruh Hari Ini, Cari Kerja Susah, Upah Murah, Hidup Semakin Payah di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7).

Awalnya, Indra mengatakan pemerintahan era Presiden Jokowi tidak punya komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya pemerintahan Jokowi tidak membuat aturan yang berkomitmen meningkatkan upah bagi buruh dan pekerja.

Indra pun menyinggung soal PP Nomor 78 Tahun 2015 hingga UU Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak punya semangat meningkatkan upah buruh.

"Lihat produknya, apakah punya keberpihakan untuk meningkatkan kesejahteraan?" kata Indra dalam diskusi.

Dia mengatakan upah yang layak sebenarnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena daya beli rakyat menguat.

"Kenaikan upah, meningkatkan daya beli. Daya beli meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat," ujar Indra.

Wakabidnaker DPP PKS Indra menyindir deerah di Pulau Jawa yang memiliki upah di bawah dua juta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News