Setgab Bisa Usul Reshuffle

JAKARTA -- Presiden SBY kini tidak sendirian lagi memikirkan evaluasi dan reshuffle menteri. Setgab (Sekretariat Gabungan) yang beranggota parpol koalisi diberi wewenang untuk memberikan masukan mengenai pergantian menteri. "Kalau presiden memang mengajak Setgab untuk memberikan masukan soal (reshuffle) itu, ya jangan salahkan (Setgab)," kata Priyo Budi Santoso, ketua DPP Partai Golkar, saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (12/5).  Padahal, saat ini SBY memikirkan untuk mencari pengganti Sri Mulyani di pos startegis menteri keuangan. 

Menurut Priyo, kesepakatan pembentukan Setgab yang menunjukkan Ketum Golkar Aburizal Bakrie sebagi ketua harian merupakan hasil pertemuan SBY dengan para ketua umum partai koalisi. Berdasar pemahamannya, Setgab berhak memberikan masukan-masukan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan atau kabinet secara umum. "Meski begitu, Setgab tidak mengubah satu pun aturan terkait sistem presidensial di pemerintahan," ujar Priyo.

Secara teknis, jika presiden mengajak untuk membahas kabinet, tugas Setgab adalah memberikan pertimbangan. Namun, pertimbangan itu bukan menjadi harga mati. Sebab, kewenangan prerogatif untuk menentukan komposisi kabinet tetap ada di tangan presiden. "Jadi, kalau dikatakan Setgab ikut campur, ya tidak benar karena keputusan akhir tetap ada pada presiden," jelasnya.

Dari internal Golkar muncul kabar bahwa keberadaan Setgab menimbulkan perpecahan. Beberapa tokoh, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, menyatakan tidak pernah diajak berbicara oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie selaku ketua harian Setgab. Pernyataan yang sama juga disampaikan Agun Gunandjar Sudarsa, salah seorang tokoh di Fraksi Golkar.