Setgab Dinilai Kacaukan Demokrasi
Rabu, 01 Desember 2010 – 21:48 WIB

Setgab Dinilai Kacaukan Demokrasi
JAKARTA - Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai, demokrasi di Indonesia saat ini tengah sakit. Salah satu indikasi demokrasi yang tengah sakit itu, kata Tjipta, hilangnya independensi anggota DPR sebagai wakil rakyat karena dirampas oleh partai politik. Demikian juga halnya dengan presiden dan wakil presiden. "Wakil Presiden Boediono dimana-mana bicara tentang perlunya peningkatan kualitas demokrasi. Itu bagus untuk didengar. Tapi prakteknya makin jauh," ujar Ketua Program Studi Magister Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu. Gaya yang sama juga dilakoni oleh Presiden SBY. Kata Tjipta, dimana-mana SBY ngomong soal Pilkada jangan dinodai dengan politik uang, tapi politik uang itu malah makin menjadi-jadi.
"Demokrasi kita sakit, karena hak-hak anggota DPR sebagai wakil rakyat telah dirampas habis oleh kepentingan partai politik," tegas Tjipta Lesmana, saat menjadi narasumber dalam seminar nasional bertema 'Pemilu 2014 Jangan Manipulasi Suara Rakyat,' yang diselenggarakan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) di hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (1/12).
Mayoritas anggota DPR saat ini, lanjutnya, hanya sebatas memperjuangkan syahwat politik partainya di parlemen. Sementara yang lainnya sibuk menikmati fasilitas negara yang diberikan rakyat untuk para wakilnya itu. Selain menuding partai politik penyebab sakitnya demokrasi, Tjipta Lesmana juga menyebut Setgab parpol pendukung Presiden SBY sebagai pihak yang ikut andil dalam mengacaukan sistem demokrasi. "Untuk apa perlunya dewan perwakilan rakyat sementara semua urusan bangsa dan negara ini diputus oleh Setgab," kata Tjipta.
Baca Juga:
JAKARTA - Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai, demokrasi di Indonesia saat ini tengah sakit. Salah satu indikasi demokrasi yang tengah
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 1.000 Pendakwah ke Wilayah 3T hingga Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas