Setgab Dinilai Kacaukan Demokrasi

Terakhir, dia juga mengkritisi soal ambang batas parpol masuk parlemen sebesar 5 persen yang didisain oleh sembilan fraksi di DPR. "Itu jelas-jelas mengamputasi demokrasi dan berbahaya bagi perjalanan demokrasi bangsa ini karena ambang batas itu akan menyingkirkan orang pintar dan mendorong para pengusaha untuk masuk parlemen," ujarnya.

Di tempat yang sama, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Valina Singka memprediksi pemilu 2014 mendatang bakal lebih heboh dibanding pemilu 2009. "Indikasi itu terlihat dari empat proses yang saat tengah berlangsung yakni aspek undang-undang, penyelenggara, peserta dan pemilih. Semua mirip dengan proses yang terjadi menjelang pemilu 2009 lalu," ungkapnya.

Secara spesifik, Valina mempertanyakan hingga saat ini daftar pemilih sementara (DPS) yang bakal dijadikan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) masih belum lepas dari monopoli Kementerian Dalam Negeri. "DPT itu, jantungnya pemilu. Di manapun negara demokrasi di dunia DPT itu di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan di kementerian," jelasnya.

Demikian juga halnya terhadap DPT yang kacau, harus ada pihak yang bertanggung jawab. "Di Jerman dan di beberapa negara demokrasi lainnya secara efektif memberlakukan hukuman pidana bagi siapa saja yang mengacaukan DPT. Di Indonesia, ancaman hukuman pidana bagi pihak-pihak yang mengacaukan DPT tidak ada," pungkasnya. Bahkan Tjipta Lesmana menambahkan, ada seorang Kapolda di Jawa Timur dalam Pemilu 2009 berniat untuk menginvestigasi kekacauan DPT di Jatim. "Yang terjadi, justru dia yang dicopot dari jabatannya," imbuh Tjipta Lesmana. (fas/jpnn)