Setiap Provinsi Punya Tipikor
KPK Minta Pengawasan Hakim Diperketat
Minggu, 23 Oktober 2011 – 02:26 WIB
KPK sendiri memiliki pengalaman pahit dengan Pengadilan Tipikor di daerah. Pasalnya pada 11 Oktober lalu Pengadilan Tipikor Bandung telah membaskan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad yang didakwa oleh jaksa penuntut umum pada KPK melakan empat tindakan korupsi. Tentu saja itu mencoreng prestasi KPK yang sebelumnya tidak pernah kalah di pengadilan.
Johan menambahkan, hal lain yang tak kalah penting untuk membenahi tubuh Pengadilan Tipikor adalah dengan memperbaiki sistem rekruitmen hakim Pengadilan Tipikor. Baik hakim karir maupun hakim ad hoc. "Rekruitmen harus mengutamakan kredibilitas, integritas capabilitas calon hakim," katanya.
Hadirnya Pengadilan Tipikor di semua daerah, lanjut Johan, merupakan hal dibutuhkan. Menurutnya, pengadilan tipikor di daerah sangatlah di butuhkan. Hal itu bisa memberi accelarasi bagi pemberntasan korupsi dg semakin banyak kasus korupsi yang bisa disidangkan. Terutama bagi KPK agar bisa lebih cepat menyelesaikan kasus kasus korupsi di daerah. (dim/kuh)
JAKARTA - Harapan baru pemberantasan korupsi kembali dihembuskan Mahkamah Agung (MA). Ditengah sorotan terhadap ulah hakim Ad Hoc Bandung yang membebaskan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 18 Ketua Kadin Provinsi Ajukan Gugatan Penyelenggaraan Munaslub 2024
- KJRI Hamburg Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Di Kepemimpinan Said Saleh Alwaini, APJATI Siap Menyongsong Indonesia Emas
- Ingin Sejahterakan Rakyat, Kemenko PN dan Kementerian Transmigrasi Siap Berkolaborasi
- Ramalan Cuaca Hari Ini, Sebagian Wilayah Ini Berpotensi Hujan & Petir
- Prakiraan Cuaca Hari Ini 26 November: Hujan Ringan di Sebagian Besar Indonesia