Setjen DPR Luncurkan 'Regulatory Impact Analysis', Acuan Menyusun RUU
jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI meluncurkan Pedoman Regulatory Impact Analysis (RIA) yang merupakan sebuah program quick wins dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR.
Sekjen DPR Indra Iskandar berharap Pedoman RIA dapat memberi ruang bagi keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang yang lebih baik.
"Regulatory impact assessment ini nantinya menjadi sebuah acuan dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang. Jadi ada uji publiknya, ada analisis yang mendalam tentang sebuah undang-undang yang akan digulirkan," papar Indra Iskandar saat peluncuran dan sosialisasi Pedoman RIA di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10).
Indra mengatakan RIA merupakan salah satu bentuk kajian penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang guna mengkaji dampak dari satu kebijakan yang dipilih oleh berbagai pihak, baik yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung.
Kajian tersebut nantinya untuk mengetahui kriteria kebijakan yang baik, rasional serta solutif berdasarkan data yang lengkap dan akurat sehingga tujuan dari sebuah kebijakan tercapai.
"Saya kira ini sesuatu yang sangat diharapkan dan nantinya mudah-mudahan menjadi suatu kebanggaan kita, sehingga setiap undang-undang yang nantinya akan disahkan dan digulirkan di DPR, kita punya alat untuk melihat sebenarnya nanti seperti apa reaksi publik, mungkin akan lebih dalam lagi," tambahnya.
Peluncuran RIA ini menurut Indra merupakan bagian tugas dan fungsi Setjen DPR sebagai supporting system yang senantiasa memberikan masukan kepada anggota dewan dalam mengesahkan sebuah undang-undang dengan memberikan perspektif lain dalam melihat suatu undang-undang.
"Jadi ini hanya alat bantu untuk melihat bagaimana suatu undang-undang itu ke depannya terhadap publik sebenarnya. Ini nantinya akan menjadi sebuah jembatan terhadap bagaimana cara publik melihat sebuah rancangan undang-undang," pungkas Indra. (mrk/jpnn)
Setjen DPR RI meluncurkan Pedoman RIA yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan sebuah RUU.
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Apresiasi Instruksi Presiden soal Penjualan LPG 3 Kg, Putri Zulhas: Perketat Pengawasan
- DPR RI Menyetujui Revisi Tatib, Bisa Mengevaluasi Panglima TNI Hingga Hakim Agung
- Tok! Paripurna DPR Sahkan Revisi UU BUMN
- Puan Berharap KTT Soal Anak di Vatikan Lahirkan Aksi Nyata Demi Generasi Mendatang
- Demo Honorer juga Menyorot PP Manajemen ASN dan Rekrutmen CPNS 2025
- Komisi IX Rapat Tertutup dengan Kepala BGN, Alasannya Ternyata Begini