Setjen DPR RI Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran 2022

“Hal ini mengindikasi bahwa kita senantiasa mematuhi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan),” tandas Indra.
Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 2021, Setjen DPR RI mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya meskipun ada beberapa indikator kinerja yang perlu ditingkatkan seperti Indeks Sistem Merit, Kualitas Kebijakan, Indeks Profesionalitas ASN Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dan kualitas pengelolaan arsip.
Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan semester I 2022 mencapai sebesar 50,28 persen yang terdiri atas Satker (Satuan Kerja) Dewan sebesar 51,42 persen dan Saker Setjen sebesar 47,05 persen. “Realisasi tersebut sudah sesuai standar IKPA dan harus dapat dipertahankan,” tambah Indra.
Terakhir, Indra mengatakan 2022 tinggal tersisa lima bulan lagi. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan seluruh jajaran Setjen DPR RI dan tantangan ke depan tidak mudah.
Menurutnya, pada Agustus mendatang akan diselenggarakan Sidang Bersama dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2023, kemudian di bulan Oktober ada Konferensi/Sidang P20, dan DPR RI bertindak sebagai tuan rumah.
Indra mengingatkan berbagai persiapan harus diperhatikan secara detail dan harus siap dengan perubahan atau dinamika yang cukup tinggi.
“Saya percaya Ibu/Bapak mampu mengatasi ini semua. Pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari lautan yang tenang," tegas Indra. (jpnn)
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan monitoring perlu dilakukan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai rencana
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset