Setneg Diminta Audit Gedung Milik Negara

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Taslim Chaniago meminta Kementerian Sekretaris Negara segera menginventarisir dan mengaudit seluruh aset gedung milik negara, berikut dengan kondisinya saat ini. Permintaan tersebut disampaikan Taslim sebagai upaya untuk merespon permintaan gedung baru yang akhir-akhir diajukan lembaga-lembaga negara.

Di Komisi III saja misalnya. Menurut Taslim ada sekitar 14 mitrakerjanya. Enam diantaranya mengajukan permohonan gedung baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

"Jika permohonan lembaga-lembaga negara itu dikabulkan oleh DPR pasti membawa konsekuensi beban anggaran yang cukup berat bagi APBN bahkan bisa mengganggu program belanja modal produktif sebagaimana yang sudah dicanangkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa," kata Taslim Chaniago, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/9).

Padahal lanjut Taslim, program belanja modal yang dicanangkan oleh Hatta Rajasa sangat penting dan strategis sebagai salah satu upaya kongrit untuk mendukung peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam koridor empat jalur strategis pembangunan, yakni mendorong pertumbuhan (pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespons persoalan-persoalan perubahan iklim (pro-enviroment) menyejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan.