Setnov Ditahan, Bagaimana Nasib Jago Golkar di Pilkada 2018?

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar memastikan tidak ada masalah dengan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2018, meskipun Ketua Umum PG Setya Novanto saat ini bermasalah hukum.
Penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memengaruhi pencalonan kepala daerah dari partai berlambang pohon beringin itu.
"Kan kalau itu tidak ada masalah. Selama ini juga itu ditandatangani ketua harian. Rekomendasi boleh," kata Mahyudin di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (18/11) malam.
Menurut Mahyudin, PG bersifat kolektif kolegial. Dia mengatakan, ketika ketum berhalangan, maka boleh diganti wakil ketua yang tanda tangan atas persetujuan ketum.
"Nah ada beberapa daerah yang saya lihat kemarin seperti Sulawesi Tenggara, itu yang tanda tangan Pak Nurdin Halid (Ketua Harian PG) dan Pak Idrus Marham (Sekjen PG). Jadi, tidak ada masalah itu," paparnya.
Dia juga yakin persoalan Novanto tidak terlalu berdampak pada calon-calon Golkar yang ikut pilkada. Menurut dia, pilkada berbeda dengan pemilihan legislatif (pileg). Pilkada itu bergantung pada calon yang diusung partai.
"Walaupun ada kejadian Mas Nov seperti ini misalnya, tapi calon kami di daerah sangat kuat di masyarakat ya pasti terpilih," jelasnya.
Mahyudin optimistis dengan kondisi seperti ini PG masih bisa memenangkan 60 persen Pilkada Serentak 2018. "Di daerah jago-jago kami banyak, jadi 60 persen insyaallah," tegasnya. (boy/jpnn)
Apakah para calon kepala daerah yang akan diusung golkar pada Pilkada 2018 harus mulai merasa panik?
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Golkar Hormati Hak Prerogatif Prabowo dalam Reshuffle Kabinet