Setnov Ditahan, Rekomendasi untuk Ridwan Kamil Digoyang

Dia tidak menampik saat ditanya apakah kebijakan baru itu termasuk mengevaluasi rekomendasi calon di pilkada.

”Melakukan evaluasi demi kebaikan partai, kenapa tidak? Apa pun. Karena tujuan partai ini kan menang. Modal demokrasi Golkar harus terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dedi mengakui bahwa elektabilitas Partai Golkar saat ini menurun. Contohnya, di Jabar. Menurut Dedi, biasanya survei tingkat keterpilihan Golkar menyentuh 18 persen. Namun, saat ini hanya berkisar 12 persen.

”Problem elektabilitas bisa diselesaikan lewat kepemimpinan baru Partai Golkar. Yang kedua adalah kinerja para kader yang kembali memiliki vitamin baru untuk turun ke masyarakat dan punya kepercayaan diri yang kuat,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara soal isu rekomendasi calon pilkada yang disinggung Dedi.

Idrus menegaskan bahwa tidak akan ada evaluasi atas calon-calon yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar. ”Tidak akan ada perubahan karena itu keputusan organisasi, bukan keputusan pribadi,” kata Idrus.

Namun, Ketua Pemenangan Pemilu Indonesia I Nusron Wahid punya pendapat berbeda. Menurut Nusron, dengan dinamika politik yang ada di internal Partai Golkar, semua keputusan yang telah diambil pada masa lalu bisa saja berubah.

”Kalau Plt Ketum sudah mendapatkan kekuatan hukum dari Menkum HAM, apa pun keputusan bisa berubah,” ujar Nusron.