Setnov Jadi Tersangka, Beginilah Respons Istana

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Lantas, bagaimana respons Presiden Joko Widodo atas status tersangka korupsi yang kini disandang ketua umum Golkar itu?
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi megatakan, Presiden Jokowi -panggilan beken Joko Widodo- tentu sudah mengetahui kabar tentang Novanto menjadi tersangka. Johan menegaskan, penetapan Novanto sebagai tersangka korupsi sebagai kewenangan KPK sepenuhnya.
"Tentu presiden sudah mengetahui, kan sudah ada di pemberitaan. Dan saya kira itu domainnya KPK. Presiden selalu menyampaikan bahwa kita semua harus menghormati proses hukum," kata Johan di Istana Negara, Selasa (18/7).
Bukan kali ini saja KPK menjerat pimpinan lembaga tinggi negara sebagai tersangka. Sebelumnya KPK malah pernah menangkap Irman Gusman karena sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ketahuan menerima suap dari pengusaha gula.
Johan pun menegaskan, semua pihak tentu harus menghormati langkah KPK dalam memberantas korupsi. Menurutnya, Presiden Jokowi pun selalu menghormati langkah-langkah KPK dalam menegakkan hukum.
"Apa yang dilakukan KPK semua harus menghormati, termasuk presiden, menghormati proses hukum. Saya kira tidak hanya pada KPK, kepada semua yang berkaitan dengan hukum harus dihormati prosesnya," tambah mantan pimpinan KPK itu.(fat/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Lantas,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi
- Usulan Amnesti terhadap Napi KKB Sudah Disampaikan kepada Prabowo
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Munas III Forkonas PP DOB: Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi