Setnov Masuk Daftar Cekal, MKD Tunggu Surat Resmi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR (MKD) Sarifudin Sudding menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta imigrasi mencegah Setya Novanto agar tak bisa ke luar negeri. Sebab, pencegahan atas ketua DPR itu demi kepentingan proses hukum kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Sudding mengatakan, MKD akan bersikap jika sudah ada pemberitahuan resmi. Namun, sampai saat ini lembaga penegak kode etik anggota DPR itu belum menerima pemberitahuan secar resmi.
"Kami di MKD belum menerima informasi seperti itu. Bahwa jika itu sudah dilakukan pihak penyidik, itu proses pengembangan, kita hargai proses itu sambil menunggu perkembangan," kata Sudding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).
Lebih lanjut politikus Partai Hanura itu menambahkan, MKD akan bersikap jika sudah ada surat resmi. Menurutnya, hal itu akan dibahas di internal MKD.
Namun, lanjutnya, MKD tetap menunggu perkembangan proses hukum yang diduga menyeret ketua umum Partai Golkar itu. "Ini proses hukum kita tunggu penanganannya," tegasnya.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR (MKD) Sarifudin Sudding menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta imigrasi mencegah Setya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Aliansi Mahasiswa Peduli Senayan Minta MKD Copot Nurdin Halid dari Pimpinan Komisi VI
- Berkas Ekstradisi Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Segera Rampung
- Simpatisan Gelora Laporkan Mardani PKS ke MKD: Dia Selalu Mengolok-olok
- Paulus Tannos Buronan Korupsi e-KTP Masih Berstatus WNI
- Dipanggil Soal Video Kebakaran Los Angeles, Uya Kuya Siap Beri Penjelasan ke MKD
- Uya Kuya Akan Dimintai Klarifikasi oleh MKD, Ini Sebabnya