Setnov: Redistribusi Aset Harus Hati-Hati

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam program redistribusi aset dan reformasi agraria. Novanto mengatakan, DPR sangat mendukung program pemerintah tersebut.

“Namun, harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dilandasi payung hukum yang kuat sehingga tidak terjadi penyimpangan di masa yang akan datang,” kata Novanto usai rapat gabungan antara DPR dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Rapat itu dihadiri unsur pemimpin DPR, pimpinan komisi dan fraksi di DPR. Sedangkan dari unsur pemerintah hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sandjojo, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Novanto meminta secara khusus agar pemerintah berhati-hati dengan dasar hukum atau regulasi redistribusi aset. “Ini agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di masa yang akan datang,” paparnya.

DPR mendorong pemerintah meningkatkan kordinasi antarkementerian dan lembaga, serta melakukan sosialisasi program tersebut supaya dipahami dan mendapat dukungan masyarakat.

“Sehingga produk tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses,” tegasnya.

Novanto dewan akan membentuk tim pengawas tentang program redistribusi aset dan reformasi agraria. Tim pengawas akan dipimpin oleh pimpinan DPR dan dari fraksi yang mewakili. Hal ini untuk menjamin agar program dapat diimplementasikan tepat waktu, sasaran, dan guna.

Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan semua pimpinan DPR, fraksi, komisi, terhadap program redistribusi aset dan reformasi agrarian ini.