Setop Masalah Dewan Kolonel dan Capres, PDIP Genjot Turba Garap Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih menyetop isu Dewan Kolonel dan bakal capres untuk Pemilu 2024.
Kini, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sedang berkonsentrasi menggarap akar rumput.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, DPP partainya telah menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak di internal yang terlibat Dewan Kolonel maupun getol bersuara soal capres.
"Jadi, semua martabat dan muruah partai sudah ditegakkan," kata Hasto seusai menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10).
Politikus asal Yogyakarta itu menjelaskan pihak-pihak yang dijatuhi sanksi sudah menerimanya dan taat pada keputusan DPP PDIP.
Hasto menegaskan baik barisan Dewan Kolonel maupun pendukung bakal capres tidak akan bermanuver yang berefek negatif bagi PDIP.
Saat ini, kata Hasto, fokus PDIP pada konsolidasi di lapisan bawah. "Tidak ada lagi berbagai hal kecuali bergerak membangun prestasi di daerah dan turba (turun ke bawah, red) bersama masyarakat," ucapnya.
Peraih gelar doktor geopolitik dari Universitas Pertahanan itu menuturkan PDIP sedang berkonsentrasi pada penyelesaian atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut dia, langkah itu jauh lebih penting daripada manuver politik politik yang terlalu dini soal capres.
Hasto Kristiyanto menyatakan baik barisan Dewan Kolonel maupun pendukung bakal capres tidak akan bermanuver yang berefek negatif bagi PDIP.
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo