Setoran BUMN Dekati Target

jpnn.com - JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah pundi-pundi penerimaan negara dalam bentuk setoran dividen.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan, sepanjang Januari-Juni 2014 penerimaan dari bagian laba atau dividen BUMN mencapai Rp 30,6 triliun. "Berarti sudah 76,6 persen dari target Rp 40 triliun," ujarnya kemarin (8/8).
       
Dividen BUMN selalu menjadi isu hangat karena proses tarik ulur yang terjadi. Dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2014, Kementerian BUMN sempat mengusulkan penurunan target dividen BUMN dari sebelumnya Rp 40 triliun menjadi Rp 37,9 triliun.

Namun, pada saat pembahasan Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR, target dividen 2014 akhirnya tetap dipatok Rp 40 triliun untuk meringankan defisit APBN.
       
Jika dicermati, realisasi setoran dividen BUMN melonjak pada triwulan II 2014. Menurut Marwanto, data Ditjen Perbendaharaan pada akhir Maret 2014 baru menerima Rp 2,7 triliun. Pembayaran dividen biasanya dilakukan setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) sekitar Maret atau April. "Jadi sepanjang periode April-Juni 2014, BUMN menyetor dividen Rp 27,9 triliun," katanya.
       
Target setoran dividen 2014 ini merupakan bagian atas laba yang diraih perusahaan pelat merah pada 2013 lalu. Berdasar data Kementerian BUMN, realisasi laba BUMN sepanjang 2013 mencapai Rp 150,7 triliun.
       
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, pemerintah sebenarnya ingin menaikkan target setoran dividen BUMN untuk menambah penerimaan negara. "Tapi kita realistis karena laba beberapa BUMN belum bisa dimaksimalkan," ucapnya.
       
Misalnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang pada 2013 menderita rugi Rp 29 triliun akibat gejolak nilai tukar rupiah. Selain itu, kinerja beberapa BUMN sektor pertambangan masih lesu karena rendahnya harga komoditas di pasar internasional.

"Termasuk Freeport yang tidak menyetor dividen 2013, padahal kita targetkan Rp 1,5 triliun," ujarnya.
       
Sebagaimana diwartakan, pemerintah memiliki 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia, sehingga berhak menerima dividen. Namun, RUPS Freeport memutuskan tidak membayar dividen tahun ini karena turunnya penjualan emas dan tembaga.

Selain itu, juga adanya gangguan operasi tambang saat terjadi kecelakaan di terowongan Big Gossan pada 2013 lalu.
       
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, setoran dividen mestinya jangan dipatok terlalu tinggi. Dia menyebut, di tangan BUMN, dana hasil laba tersebut memiliki leverage untuk membiayai proyek/bisnis hingga 4 kali lipat.

Misalnya, dana Rp 5 triliun bisa diputar untuk menjalankan proyek senilai Rp 20 triliun. "Kalau disetor (dalam bentuk) dividen, nilainya ya tetap Rp 5 triliun," katanya. (owi/oki)