Setoran Caketum Bisa Ancam Rekonsiliasi Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Rencana panitia Munaslub Partai Golkar menerapkan syarat setoran miliaran rupiah bagi calon ketua umum terus dikritisi baik dari internal maupun eksternal. Salah satu yang tak setuju dengan syarat tersebut adalah politikus muda Golkar Aditya Moha.

Anggota DPR RI komisi XI menilai ketentuan tersebut lebih banyak menghasilkan dampak negatif bagi internal partai. Pertama,  dikhawatirkan penetapan nominal setoran membuat rencana rekonsiliasi gagal dilakukan

"Dengan pembebanan uang, ketua umum baru bisa saja tidak fokus menjalankan tugas, tapi lebih mementingkan bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan," katanya, Sabtu (23/4).

Selain itu, Moha menilai, syarat tersebut membuat pilihan kandidat menjadi terbatas. Itu karena tak seluruh calon memiliki kekuatan anggaran yang sama. 

Karena alasan-alasan itu, dia berharap DPP Golkar dapat meniadakan syarat tersebut. "Kalau hanya permintaan sumbangan tanpa ada patokan nominal, apalagi lebih dari Rp 5 miliar atau Rp 10 miliar, bisa saja dilakukan. Ini yang tengah dilakukan Golkar muda," imbaunya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, misi panitia pengarah atau SC Munaslub Golkar pimpinan Nurdin Halid patut dipertanyakan. 

Ia khawatir sejumlah aturan yang dibuat Nurdin dalam pelaksanaan munaslub seperti mementingkan satu kelompok, terutama syarat setoran untuk calon ketua umum. "Dari sinyal yang terbaca, ada keberpihakan Nurdin Halid, termasuk menguntungkan kubunya," kata Pangi.

Pangi mengingatkan, tendensi keberpihakan membuat rencana rekonsiliasi Golkar terganggu. "Rekonsiliasi itu basisnya agregator, dan penyelenggara harus adil dan bisa diterima kedua kubu yang pernah berkonflik," tuturnya.