Setoran Pajak Pelindo II Bikin Pansus Curiga

jpnn.com - JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR tak hanya membidik kasus dugaan korupsi di BUMN pengelola pimpinan RJ Lino itu. Kini, sasaran pansus yang diketuai politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka itu adalah masalah pajaknya.

Salah satu yang jadi fokus pansus adalah mengorek informasi soal setoran pajak terkait keputusan Pelindo II memperpanjang konsesi untuk Hutchison Port Holdings (HPH) di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencananya, Pansus Pelindo II akan menggelar rapat dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito pada Senin (16/11) pekan depan.

Menurut Wakil Ketua Pansus Pelindo, Teguh Juwarno, hal yang akan didalami adalah pemasukan pajak dari pengelolaan JICT oleh asing. Teguh mengatakan, selama ini Dirut Pelindo II, RJ Lino selalu menyodorkan klaim bahwa JICT jauh lebih untung jika dikelola HPH.

Karenanya, klaim itu akan dicocokkan dari setoran pajaknya.  "Kami ingin tahu mana yang lebih menguntungkan JICT dikelola sendiri atau diserahkan ke pihak asing," kata Teguh di gedung DPR, Rabu (11/11).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Pansus Pelindo II telah mengantongi data dari Bareskrim Polri yang pernah menggeledah kantor BUMN pengelola pelabuhan itu terkait kasus dugaan korupsi mobile crane.  Selain itu, ada pula keterangan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli tentang market share (pangsa pasar) Pelindo II yang hanya 70 persen.

Kenyataan itu berbeda dengan klaim Lino yang selalu menyebut Pelinso II mampu memberikan untung besar. “Tapi ternyata Pelindo II tidak masuk 20 besar BUMN pembayar pajak,” katanya.

Sedangkan anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang mencium adanya persoalan pajak di BUMN yang juga bernama Indonesia Port Corporation (IPC) itu. “Karena ada temuan perbedaan pajak, dan itu yang perlu kami tanyakan ke Dirjen Pajak,” ujarnya.(ara/JPG)