Setuju Hemat APBD tapi Kunjungan Kerja Jangan Dipangkas

BANDUNG- Anggota Badan Anggaran(Banggar) DPRD Kota Bandung Haru Suandharu menganggap penghematan pengeluaran APBD boleh dilakukan asal sesuai porsinya.
 
"Walikota kan tengah semangat-semangatnya untuk melakukan penghematan anggaran, saya setuju itu. Namun pemangkasan ada aturannya, tidak bisa membabi buta," ujarnya.

Beberapa yang mungkin dikurangi adalah belanja seperti penyediaan ATK, atau penganggaran pekerjaan. "Misalnya lelang, bisa dicarikan pemenang lelang yang nilai tendernya paling kecil. Itu salah satu bentuk penghematan," papar Haru.
 
Dalam melakukan penghematan, lanjut Haru, jangan sampai yang normatif malah dilarang seperti kunjungan kerja.
 
"Karena masalah kunjungan kerja sudah ada aturannya, jadi tidak bisa dihapus begitu saja," terangnya.
 
Kalaupun akan dikurangi, bisa dengan mendatangkan ahli bidang tertentu ke Kota Bandung, atau melakukan teleconference. Tapi untuk beberapa hal tetap harus dari kita yang datang ke kota lain. "Misalnya untuk belajar inserator, hanya ada di luar negeri," tambahnya.
 
Namun, yang harus diingat kata Haru adalah walikota tidak hanya harus melakukan penghematan, tapi juga peningkatan PAD. Beberapa hal yang bisa ditingkatkan untuk mendongkrak PAD diantaranya, pajak, retribusi, dan penambahan CSR jika ada kaitannya dengan penambahan aset.

"Khusus untuk CSR, tidak selalu bisa mendongkrak PAD secara otomatis, karena CSR biasanya diserahkan langsung ke masyarakat. Kecuali, CSR yang sifatnya menambah aset pemkot," bebernya.(mur)