Setuju Ibu Kota Pindah ke Kalteng atau Kalbar
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat.
Wacana pemindahan ibu kota ini sudah muncul sejak kepemimpinan Presiden RI Pertama Soekarno. Wacana itu muncul kembali di era Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya melanjutkan wacana ini dengan meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
Abdullah menjelaskan, sebelumnya Indonesia pernah tiga kali pindah ibu kota. Pemindahan ibu kota yang pertama adalah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.
Setelah Yogyakarta, ibu kota Indonesia sempat juga dipindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat pada 19 Desember 1948.
Kemudian pemindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Bireuen, Aceh. Pemindahan itu juga terjadi pada tahun 1948, namun hanya berlangsung selama seminggu.
“Perpindahan ibu kota dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat," kata Abdullah, Rabu (5/7).
Dia mengatakan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sudah terlampau berat. Beban ini harus dipisah.
Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan
- Naik 6,5 Persen, UMP Kalbar 2025 jadi Rp 2.878.285, Mulai Berlaku Januari
- OSO Mengajak Masyarakat Kalbar Pilih Pemimpin yang Bermartabat
- Tokoh Masyarakat Murung Raya Nilai Agustiar-Edy Mampu Menjadikan Kalteng Lebih Maju
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Kaesang Kampanyekan Pasangan Agustiar Sabran-Edy Pratowo di Kalimantan Tengah
- Agustiar-Edy Duet Harapan Rakyat Pimpin Kalteng