Setuju Ide soal Perppu Baru untuk Ubah Jadwal Pilkada Serentak

jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan menilai wacana tentang perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru untuk merevisi tahapan pilkada serentak merupakan usulan yang masuk akal. Sebab, jika perubahan jadwal pilkada itu harus menunggu undang-undang baru, maka prosesnya akan lama.

“It’s good Idea (ide yang bagus, red). Daripada revisi (UU), lama. Saya dukung penuh, sepanjang hanya menyangkut waktu (pelaksanaan pilkada, red),” katanya di Gedung Kemendagri, Senin (22/12).

Hanya saja, kata birokrat yang akrab disapa Prof Djo ini, revisi tahapan pelaksanaan pilkada baru bisa dilakukan setelah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diterima DPR terlebih dahulu. Sehingga dimungkinkan untuk terbitnya perppu yang baru.

“Perppu diundangkan terlebih dahulu. Lalu ketika ada yang mendesak, ada Perppu lagi. Jadi lebih baik Perpu yang baru saja, dari pada merevisi (Perppu Nomor 1 tahun 2014 yang diundangkan DPR,red),” katanya.(gir/jpnn)