Setuju Penetapan tapi Bukan Orang Parpol

JAKARTA--Gubernur Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) sebaiknya seorang sultan dan harus lepas dari partai politik. Ini agar sultan bisa menjadi milik masyarakat Yogja dan bukan parpol.

Demikian ditegaskan pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan para pakar untuk membahas RUU Keistimewaan Jogja, Kamis (24/2).

"Menurut saya ada baiknya gubernur DIY itu adalah sultan. Dengan catatan sultannya tidak boleh masuk partai manapun, tidak seperti sekarang ini," ujarnya.

Mengapa tidak boleh masuk parpol? "Karena sultan itu adalah milik masyarakat Yogjakarta. Kalau sultan sudah masuk parpol berarti dia hanya milik parpol tertentu saja dan bukan milik rakyat Yogja lagi," jelasnya.