Setuju Penetapan tapi Bukan Orang Parpol

Dia mencontohkan Kerajaan Kelantan di Malaysia. Seorang calon raja yang menjadi politisi tidak bisa dicalonkan menjadi raja. Dengan alasan, keterwakilan rakyat tidak ada lagi. Yang ada hanya kepentingan politis.

"Melihat kasus di DIY, saya sangat setuju bila sultan ditetapkan sebagai gubernur. Otomatis, siapapun yang jadi sultan berarti dia gubernurnya," terangnya.

Diapun membantah anggapan DIY menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Sebab, sejak DIY bergabung dengan NKRI, pemerintahan di Yogja berjalan sebagaimana pemerintahan di daerah lain sesuai UU pemda dan bukan kesultanan.

"Kita sering salah persepsi melihat DIY. Jangan karena Sultan Hamengkubowono IX wafat kemudian digantikan Hamengkubuwono X lantas disebut monarki. Kan cuma orangnya saja sultan, tapi sistem pemerintahannya ya seperti pemerintahan di daerah lainnya dan bukan kerajaan," ulas Yusril. (esy/jpnn)