Setwapres Tangani Konflik Lahan PTPN 2

Iwan tidak berani menyebut bahwa memang ada yang salah pada hasil pemetaan tim tersebut. Iwan hanya mengatakan, tidak adanya korban konflik yang dilibatkan dalam tim tersebut bisa menjadi penyebab hasil kerja tim tidak obyektif. Malahan, keanggotaan tim ini menurut Iwan didominasi pihak PTPN 2. "Meskipun dengan SK Pemda Sumut," ujarnya.

"Dukungan Pemda juga lemah dengan tidak didukung anggaran, sehingga mengundang terjadinya pembiayaan oleh perusahaan yang bermasalah. Dengan demikian, rekomendasi penyelesaian menjadi sangat memihak kepada perusahaan," terang Iwan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN belum mau melepaskan sejumlah lahan eks HGU PTPN II. Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Muhammad Zamkani, menjelaskan, pemetaan oleh Tim Khusus bentukan Gatot itu memasukkan sejumlah sejumlah lahan yang nyata-nyata masih diduduki warga tapi diusulkan untuk diperpanjang HGU-nya untuk PTPN.

"Sementara, ada lahan yang masih ada pohon-pohonnya, yang masih ada tanaman produktifnya (milik PTPNII, red), malah tak diusulkan untuk diperpanjang," ujar Muhammad Zamkani. (sam/jpnn)