Setya Novanto Ditolak, Kasus-kasusnya Dibuka Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Barisan Pemuda-Mahasiswa Nusa Tenggara Timur Peduli Golkar, menolak keras Setya Novanto memimpin Partai Golkar. Mereka memberikan catatan penting terhadap salah satu calon ketum partai berlambang pohon beringin itu.

Koordinator Barisan Pemuda-Mahasiswa NTT Peduli Golkar Guche Montero mengatakan, dugaan keterlibatan Novanto dalam skandal megaproyek PT Freeport Indonesia, tidak hanya menyeret institusi DPR. Melainkan juga reputasi dan preseden negatif terhadap Golkar, yang merupakan salah satu pilar demokrasi bangsa ini. 

Menurut dia, pilihan Novanto mundur dari ketua DPR tidak serta merta memulihkan citra perilaku yang bersangkutan. Selain itu, yang menjadi catatan kontroversial ialah ketika Novanto menggelar pertemuan eksklusif dengan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Belum lagi persoalan hukum yang diduga melibatkan Novanto. Misalnya, kasus pengalihan hak hutang PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia pada 1999. Kemudian, dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus penyelundupan beras impor asal Vietnam pada 2003. 

Ada pula kasus skandal impor limbah beracun dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau, 2004. Pengimpor PT Asia Pasific Eco Lestari (APEL) saat itu dimiliki Novanto. Dia menambahkan, Novanto diduga terlibat kasus suap Pekan Olahraga Nasional Riau 2012.  "Kasus (PON) tersebut sempat ditangani KPK dan SN hanya sebagai saksi," kata Guche dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (8/5).

Lebih lanjut dia mengatakan, Novanto juga sempat diduga terlibat korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik. "Kasus ini ditangani KPK," katanya.

Karenanya, Barisan Pemuda-Mahasiswa Peduli Golkar menyerukan sebagai tonggak demokrasi, Golkar sudah saatnya dinakhodai oleh tokoh yang mumpuni. Tokoh yang memiliki integritas yang teruji di mata publik, mengutamakan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi, kelompok, kaum pemodal dan penguasa.

Pihaknya mendorong transformasi kepemimpinan di tubuh Golkar dengan tidak memilih pemimpin yang jelas memiliki track record negatif, baik cacat politik maupun hukum akibat perilaku koruptif dan nepotis.