Setya Novanto Hilang, Ketua DPR dan Ketum Golkar Kosong?
jpnn.com, JAKARTA - Tersangka korupsi e-KTP Ketua DPR Setya Novanto menghilang. Saat hendak dijemput paksa penyidik KPK di rumahnya, Rabu (15/11) malam, tiba-tiba tersangka yang sudah berkali-kali mangkir panggilan itu tidak menampakkan diri.
KPK masih memburu Setya Novanto. Menghilangnya Novanto mengundang keprihatinan.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menuturkan, dengan menghilangnya Novanto bukankah berarti jabatan SN sebagai ketua DPR-RI dan ketua umum Partai Gokar menjadi kosong?
"Menurut saya, DPR RI sangat urgent menyelenggarakan sidang istimewa khusus untuk memilih dan menentukan Ketua DPR-RI menggantikan SN," kata Emrus, Kamis (16/11) pagi.
Selain itu, ujar Emrus, Golkar harus sesegera mungkin melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) khusus memilih dan menetapkan ketum Golkar yang baru menggantikan posisi SN.
Menurut Emrus, mengganti jabatan SN sebagai ketua DPR dan ketum Golkar sangat penting. Sebab, kata dia, menghilangnya SN setidaknya menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukan pemimpin yang siap menghadapi seberat apa pun persoalan.
Kemudian, tidak menghormati proses hukum, merendahkan institusi hukum khususnya KPK, tidak memberikan keteladanan sebagai pimpinan lembaga legislatif, tidak memberikan pendidikan politik yang baik. "Ini sangat berpotensi menggerus citra dan elektabilitas Golkar serta bisa memperburuk penilaian publik terhadap lembaga legislatif kita," jelasnya.
Direktur EmrusCorner itu menyarankan untuk meminimalisasi kemungkinan tujuh dampak buruk tersebut, Novanto segera menyerahkan diri dengan diantar pengacaranya ke KPK. (boy/jpnn)
DPR dan Golkar diminta segera menyikapi menghilangnya Setya Novanto.
Redaktur & Reporter : Boy
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Wamenko Otto Hasibuan Sebut UU Tipikor Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati
- Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Sejumlah eks Anggota DPRD
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada